Masih dari sumber yang sama dimana informasi ini saya temukan, lebih lanjut sumber menulis beda pendapat mengenai moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sukabumi, terjadi antara dua pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Kemarin, Wakil Ketua DPRD Suwanda Soemawinta (Fraksi Golkar) dan Wakil Ketua DPRD, Asep Wahyu Nirwana Boetami (Fraksi PDIP) Kabupaten Sukabumi memiliki pendapat berbeda soal wacana yang tengah menghangat ke publik itu.
Menurut Suwanda, ia mendukung keluarnya moratorium CPNS dengan alasan bisamenghemat anggaran belanja pegawai. Apalagi saat ini kata Suwanda yang dibutuhkan bukan jumlah PNS yang mesti ditambah, melainkan kualitas atau pelayanan yang perlu ditingkatkan.
“Saya sangat mendukung adanya moratorium CPNS termasuk di Kabupaten Sukabumi karena bisa menghemat dana belanja pegawai,” ujar Suwanda, kepada Radar, kemarin.
Suwanda menjelaskan, dari APBD 2011, sekitar 70 persen sudah terkuras untuk biaya belanja tidak langsung (BTL), salah satunya yakni tidak lain gaji dan untuk belanja PNS. Sedangkan sisanya anggaran diperuntukan untuk biaya langsung (BL) atau untuk kepentingan rakyat. Terlebih anggaran BTL akan makin mubadjir manakala di beberapa instansi masih ada saja PNS yang tidak punya pekerjaan. Mereka kata Away hanya bisa diam tanpa mempunyai pekerjaan berarti.”Di sini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi karena tidak semua PNS, produktif,” terangnya.
Sementara itu, Asep Wahyu Nirwana Boestomi yang akrab dipanggil Away menegaskan, penerapan moratorium CPNS di Kabupaten Sukabumi belum tepat. Sebab kata dia, Kabupaten Sukabumi masih membutuhkan CPNS karena ketidakseimbangan jumlah penduduk dan pegawai, terlebih masih minimnya tenaga pendidik, terutama untuk tingkatan SMP dan SMA selain tenaga medis dan tenaga audit yang masih minim.
“Yang saya tahu di daerah kita masih membutuhkan CPNS. Jadi moratorium CPNS belum bisa diberlakukan secara nasional mengingat jumlah pegawai dan luas masing-masing daerah itu pasti berbeda-beda,” bebernya mengklarifikasi pernyataan di media massa yang beredar sebelumnya.
Away mengatakan, secara nasional rata-rata jumlah pegawai dengan jumlah penduduk sebesar dua persen. Artinya, dengan jumlah penduduk di Kabupaen Sukabumi sebanyak 2,3 juta idealnya dibutuhkan pegawai sekitar 23 ribu orang. Sementara jumlah PNS yang ada di Kabupaten Sukabumi, saat ini hanya 16.300 pegawai, kekurangan pegawai itu pun hampir merata di semua organisasi perangkat daerah (OPD)
Menurut Suwanda, ia mendukung keluarnya moratorium CPNS dengan alasan bisamenghemat anggaran belanja pegawai. Apalagi saat ini kata Suwanda yang dibutuhkan bukan jumlah PNS yang mesti ditambah, melainkan kualitas atau pelayanan yang perlu ditingkatkan.
“Saya sangat mendukung adanya moratorium CPNS termasuk di Kabupaten Sukabumi karena bisa menghemat dana belanja pegawai,” ujar Suwanda, kepada Radar, kemarin.
Suwanda menjelaskan, dari APBD 2011, sekitar 70 persen sudah terkuras untuk biaya belanja tidak langsung (BTL), salah satunya yakni tidak lain gaji dan untuk belanja PNS. Sedangkan sisanya anggaran diperuntukan untuk biaya langsung (BL) atau untuk kepentingan rakyat. Terlebih anggaran BTL akan makin mubadjir manakala di beberapa instansi masih ada saja PNS yang tidak punya pekerjaan. Mereka kata Away hanya bisa diam tanpa mempunyai pekerjaan berarti.”Di sini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi karena tidak semua PNS, produktif,” terangnya.
Sementara itu, Asep Wahyu Nirwana Boestomi yang akrab dipanggil Away menegaskan, penerapan moratorium CPNS di Kabupaten Sukabumi belum tepat. Sebab kata dia, Kabupaten Sukabumi masih membutuhkan CPNS karena ketidakseimbangan jumlah penduduk dan pegawai, terlebih masih minimnya tenaga pendidik, terutama untuk tingkatan SMP dan SMA selain tenaga medis dan tenaga audit yang masih minim.
“Yang saya tahu di daerah kita masih membutuhkan CPNS. Jadi moratorium CPNS belum bisa diberlakukan secara nasional mengingat jumlah pegawai dan luas masing-masing daerah itu pasti berbeda-beda,” bebernya mengklarifikasi pernyataan di media massa yang beredar sebelumnya.
Away mengatakan, secara nasional rata-rata jumlah pegawai dengan jumlah penduduk sebesar dua persen. Artinya, dengan jumlah penduduk di Kabupaen Sukabumi sebanyak 2,3 juta idealnya dibutuhkan pegawai sekitar 23 ribu orang. Sementara jumlah PNS yang ada di Kabupaten Sukabumi, saat ini hanya 16.300 pegawai, kekurangan pegawai itu pun hampir merata di semua organisasi perangkat daerah (OPD)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ditunggu partisipasinya