Sumber : poskota
Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk kepala satuan perangkat kerja (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi, diminta bersikap netral dalam pemilu kepala daerah 2010 mendatang.
“Proses Pilkada Bupati merupakan hajatan rakyat secara langsung, sehingga pegawai maupun pimpinan instansi di lingkungan Pemkab Sukabumi tidak dibenarkan terlibat politik secara terang-terangan,” kata Ketua Jaringan Aliansi Masyarakat Bersatu (Jambe), Bambang Rudianto.
Bambang menyinggung kinerja panitia pengawas (Panwas) Pilkada nanti, diminta melakukan tindakan tegas terhadap para kandidat yang secara nyata mengerahkan PNS dalam proses pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati beberapa hari lalu.
“Perlu ada keseriusan Panwas dalam menyikapi pengerahan pegawai dan penggunaan fasilitas umum berupa kendaraan mobil dan motor dalam ajang pendaftaran bupati untuk persiapan Pilkada mendatang,” ujarnya.
Ditegaskan Bambang, peluang terjadinya penggiringan PNS saat ini cukup besar. Apalagi sekarang nama-nama kandidat sudah muncul. Kemungkinan besarnya yakni ada tujuh pasangan cabup-cawabup yang mengikuti perhelatan pilkada. “Ini yang perlu diwaspadai. Apalagi kita dengar kalangan birokrat banyak yang maju. Kita semua harus bisa memnatau kenetralan PNS,” tukasnya.
Ketua Parlement Wacth Indonesia (PWI), Sahat M Nainggolan meminta kepada pihak terkait apabila ada PNS yang terang-terangan ikut terlibat diberikan sanksi tegas. Hal itu akan memberikan warning agar berdampak efek jera. “Jangan sekali-kali PNS diberikan celah untuk terjun dalam politik. PNS harus concern kepada pelayanan public,” pungkasnya.
0 comments:
Posting Komentar
Ditunggu partisipasinya