Setahun sudah masa pemerintahan Sukmawijaya-Akhmad Jajuli sebagai kepala daerah Kabupaten Sukabumi.Tepat 28 Agustus 2010 lalu, usai dilantik di Gedung DPRD, pasangan ini memiliki secuil janji soal realisasi pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU). Lalu, bagaimana implementasi janji itu di mata elite politik Sukabumi ? Berikut analisa dari radar sukabumi.
Totong menyebutkan, Fraksi PKS bersama Bupati Sukabumi, Sukmawijaya yang notabene politisi pentolan PKS itu menganggap bahwa pamekaran Kabupaten Sukabumi sudah dimasukan ke dalam Rencana Program Jangka panjang Daerah (RPJMD). “Jadi Bupati bukan hanya memasukan pamekaran kedalam bisi dan misi Bupati Sukabumi saja. Tapi, pemerintah juga sudah memasukan pamekaran itu ke RPJMD,” jelas Totong.
Totong yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bidang pembangunan itu juga menyebutkan, Bupati Sukabumi, Sukmawijaya beserta pimpinan DPRD sudah melakukan komunikasi ke pusat (DPR RI, red-) untuk menjelaskan soal pamekaran kabupaten Sukabumi. “Kita tinggal menunggu keputusan pusat saja,” tambahnya.
Ia juga mengaku, PKS tidak hanya tinggal diam setelah bola panas pamekaran itu sudah ditangan pimpinan DPR RI. “Kita juga melakukan komunikasi terus dengan anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiyana dan Sumanjaya Rukmandis dari fraksi PKS. Itu membuktikan keseriusan PKS bersama kepala daerah untuk menyelesaikan pamekaran. Artinya kita tinggal menunggu hasil kajian temen-temen dari DPR RI saja,” imbuhnya.
Meski demikuan, ia juga mengaku, bahwa pamekaran adalah salah satu anggnda wajib yang mesti terlaksana. pasalnya menurut dia, bahwa wilayah geografis Kabupaten Sukabumi adalahs ebagai wilayah terluas sejawa dan Bali. “Jadi pamekaran itu wajib. karena PAD kita sudah mandiri. Dan muah-mudahan keputusan itu segera selesai,” harapnya.
senada dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana. Pria yang kerap dipanggil Aka ini juga menilai bahwa dari Prasi PKS sudah melakukan komunikasi intes. “karena bagi PKS di mekarkan atupun tidak secara politik itu tidak dirugikan. Dan menurut PKS memang sangat dibutuhkan pamekaran ini,” tambahnya.
Lanjut dia, PKS secara full sangat mendukung dengan pamekaran. Persoalan hari ini adalah. Bola panas itu ada di tangan DPR RI yang harus didorong oleh semua pihak.
PERLI RIZAL Sukabumi
ADA Banyak pendapat soal pemekaran yang keluar dari politikus Kabupaten Sukabumi. Sebut saja dari Ketua Fraksi PAN yang juga Ketua DPD PAN kabupaten Sukabumi, Iman Adinugraha. Sejauh ini ia menganggap Pemkab Sukabumi dinilai ogah-ogahan untuk memperjuangkan pamekaran itu.
“Seharusnya kepala daerah terus melakukan komunikasi intens soal pamekaran itu. karena sekarang pamekaran kabupaten ini sudah ada di tangan pimpinan DPR RI. Tinggal dorongannya yang serius saja,” kata Iman selepas menunaikan Shalat Idul Fitri Rabu (31/8).
Pria yang juga pengusaha itu berharap, kepala daerah konsisten dengan janji yang diucap setahun yang lalu. “Jangan sampai pamekaran ini hanya menjadi sebuah wacana saja. Kan kita sudah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk mengupayakan pamekaran ini,” harap Iman yang juga mantan Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Pamekaran DPRD kabupaten sukabumi itu.
Ia juga mengaku pihaknya sudah berupaya seserius mungkin untuk menggodok wacana itu. Terbukti, beberapa bulan yang lalu saat menggelar Musda DPD PAN Kabupaten Sukabumi yang dihadiri langsung oleh Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi dan Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan yang membahas soal keseriusan PAN untuk menyelesaikan pamekaran. “Pamekaran ini bukan kepentingan untuk membuat raja-raja kecil. tapi memngi ini sduah menajdi wacana sejak beberapa tahun lalu. Dan kita sudah mengeluarkan anggaran besar. Ini juga kebutuhan dimana wilayah kabupaten Sukabumi sangat terlalu luas dibanding dengan Kota dan Kabupaten lain. jadi hari ini kita harus eksen bukan hanya wacana,” tandasnya.
Tercatat kabupaten Sukabumi memiliki luas ± 419.970 ha.
dengan wilayah administratif disebelah Utara perbatasan dengan Kabupaten Bogor, disebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, disebelah Barat dengan Kabupaten Lebak, disebelah Timur dengan Kabupaten Cianjur. Batas wilayah tersebut 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.
Berbeda dengan pendapat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Badri menyebutkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah melakukan usaha untuk menyelesaikan pamekaran sudah dianggap maksimal. Ia menyebutkan, Pimpinan DPRD dan bupati Sukabumi pernah melakukan audiensi dengan DPR RI untuk menyampaikan masalah pamekaran itu. “Usaha kepala daerah sudah sangat serius. Ucapan saya ini bukan berarti saya memihak pemerintah tapi memang saya sendiri dengan Bupati yang menyempaikannya langsung saat itu,” aku Badri. Namun, Ia juga menganggap, bola panas pamekaran itu sekarang tenagh ditangani pimpinan DPR RI. “Kita tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Mudah-mudahan saja ini bisa dipercepat,” harapnya.
Politisi asal partai bintang merci ini juga menyebutkan, yang harus dipemuni oleh pemerintah daerah kini sudah dipenuhi. Mulai kesiapan DOB, sarana, geografis. dan terakhir pemerintah sduah mengirimkan peta. “karena peta itu yang terakhir dan yang dianggap memperlambat administrasi pamekaran. endingnya tinggal kita menunggu pemerintah pusat saja,” tandasnya juga.
Meski demikian, Badri menganggap, masa pemerintahan Sukma-Jajuli belum bisa menyelesaikan janji-janjinya yang lain. Karena masih banyaknya keluhan-keluhan masyarakat soal kesehatan, pendidikan dan daya beli. “Itu masih belum berhasil apalagi tercatat di KB dan PP warga miskin masih sangat tinggi. ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” imbuhnya.
MATA Ketua DPD PKS kabupaten Sukabumi, Totong Suparman sedikit mengkerut ketika berbicara lambatnya pengguliran pemekaran Kabupaten Sukabumi. Sebab, sejauh ini ia dan partainya menganggap pemerintah sudah sangat serius menyikapi wacana yang bergulir sejak Bupati Sukabumi dipegang oleh Anwari itu.“Seharusnya kepala daerah terus melakukan komunikasi intens soal pamekaran itu. karena sekarang pamekaran kabupaten ini sudah ada di tangan pimpinan DPR RI. Tinggal dorongannya yang serius saja,” kata Iman selepas menunaikan Shalat Idul Fitri Rabu (31/8).
Pria yang juga pengusaha itu berharap, kepala daerah konsisten dengan janji yang diucap setahun yang lalu. “Jangan sampai pamekaran ini hanya menjadi sebuah wacana saja. Kan kita sudah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk mengupayakan pamekaran ini,” harap Iman yang juga mantan Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Pamekaran DPRD kabupaten sukabumi itu.
Ia juga mengaku pihaknya sudah berupaya seserius mungkin untuk menggodok wacana itu. Terbukti, beberapa bulan yang lalu saat menggelar Musda DPD PAN Kabupaten Sukabumi yang dihadiri langsung oleh Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi dan Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan yang membahas soal keseriusan PAN untuk menyelesaikan pamekaran. “Pamekaran ini bukan kepentingan untuk membuat raja-raja kecil. tapi memngi ini sduah menajdi wacana sejak beberapa tahun lalu. Dan kita sudah mengeluarkan anggaran besar. Ini juga kebutuhan dimana wilayah kabupaten Sukabumi sangat terlalu luas dibanding dengan Kota dan Kabupaten lain. jadi hari ini kita harus eksen bukan hanya wacana,” tandasnya.
Tercatat kabupaten Sukabumi memiliki luas ± 419.970 ha.
dengan wilayah administratif disebelah Utara perbatasan dengan Kabupaten Bogor, disebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, disebelah Barat dengan Kabupaten Lebak, disebelah Timur dengan Kabupaten Cianjur. Batas wilayah tersebut 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.
Berbeda dengan pendapat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Badri menyebutkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah melakukan usaha untuk menyelesaikan pamekaran sudah dianggap maksimal. Ia menyebutkan, Pimpinan DPRD dan bupati Sukabumi pernah melakukan audiensi dengan DPR RI untuk menyampaikan masalah pamekaran itu. “Usaha kepala daerah sudah sangat serius. Ucapan saya ini bukan berarti saya memihak pemerintah tapi memang saya sendiri dengan Bupati yang menyempaikannya langsung saat itu,” aku Badri. Namun, Ia juga menganggap, bola panas pamekaran itu sekarang tenagh ditangani pimpinan DPR RI. “Kita tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Mudah-mudahan saja ini bisa dipercepat,” harapnya.
Politisi asal partai bintang merci ini juga menyebutkan, yang harus dipemuni oleh pemerintah daerah kini sudah dipenuhi. Mulai kesiapan DOB, sarana, geografis. dan terakhir pemerintah sduah mengirimkan peta. “karena peta itu yang terakhir dan yang dianggap memperlambat administrasi pamekaran. endingnya tinggal kita menunggu pemerintah pusat saja,” tandasnya juga.
Meski demikian, Badri menganggap, masa pemerintahan Sukma-Jajuli belum bisa menyelesaikan janji-janjinya yang lain. Karena masih banyaknya keluhan-keluhan masyarakat soal kesehatan, pendidikan dan daya beli. “Itu masih belum berhasil apalagi tercatat di KB dan PP warga miskin masih sangat tinggi. ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” imbuhnya.
Totong menyebutkan, Fraksi PKS bersama Bupati Sukabumi, Sukmawijaya yang notabene politisi pentolan PKS itu menganggap bahwa pamekaran Kabupaten Sukabumi sudah dimasukan ke dalam Rencana Program Jangka panjang Daerah (RPJMD). “Jadi Bupati bukan hanya memasukan pamekaran kedalam bisi dan misi Bupati Sukabumi saja. Tapi, pemerintah juga sudah memasukan pamekaran itu ke RPJMD,” jelas Totong.
Totong yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi bidang pembangunan itu juga menyebutkan, Bupati Sukabumi, Sukmawijaya beserta pimpinan DPRD sudah melakukan komunikasi ke pusat (DPR RI, red-) untuk menjelaskan soal pamekaran kabupaten Sukabumi. “Kita tinggal menunggu keputusan pusat saja,” tambahnya.
Ia juga mengaku, PKS tidak hanya tinggal diam setelah bola panas pamekaran itu sudah ditangan pimpinan DPR RI. “Kita juga melakukan komunikasi terus dengan anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiyana dan Sumanjaya Rukmandis dari fraksi PKS. Itu membuktikan keseriusan PKS bersama kepala daerah untuk menyelesaikan pamekaran. Artinya kita tinggal menunggu hasil kajian temen-temen dari DPR RI saja,” imbuhnya.
Meski demikuan, ia juga mengaku, bahwa pamekaran adalah salah satu anggnda wajib yang mesti terlaksana. pasalnya menurut dia, bahwa wilayah geografis Kabupaten Sukabumi adalahs ebagai wilayah terluas sejawa dan Bali. “Jadi pamekaran itu wajib. karena PAD kita sudah mandiri. Dan muah-mudahan keputusan itu segera selesai,” harapnya.
senada dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana. Pria yang kerap dipanggil Aka ini juga menilai bahwa dari Prasi PKS sudah melakukan komunikasi intes. “karena bagi PKS di mekarkan atupun tidak secara politik itu tidak dirugikan. Dan menurut PKS memang sangat dibutuhkan pamekaran ini,” tambahnya.
Lanjut dia, PKS secara full sangat mendukung dengan pamekaran. Persoalan hari ini adalah. Bola panas itu ada di tangan DPR RI yang harus didorong oleh semua pihak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ditunggu partisipasinya