Isu kenaikan BBM yang pastikan dengan realisasi program bantuan langsung
tunai (BLT) memantik keluhan tersendiri bagi sejumlah kepala desa
(kades). Sebab, sampai saat ini, mereka sudah ditodong warganya terkait
pencairan BLT. “BBM nya belum naik kini dikalangan warga mulai gembor
dengan isu BLT.
“Mereka mempertanyakan siapa penerimanya bahkan ada yang mencalonkan sebagai penerima BLT, ” ungkap salah seorang kades di Kecamatan Cicurug.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, Ujang Hasanudin mengakui bahwa isu BLT semakin menguat di tengah warga. Jika benar ada, program ini akan dilaksanakan atas instruksi perintah pusat. Hanya saja harus ada perlindungan hukum bagi para perangkat desa. “Sebab pembagian BLT diserahkan sepenuhnya pada desa,” ungkapnya.
Berkiblat pada kondisi ketika BLT ini pernah berjalan tiga tahun lalu, lanjut Ujang. Yang terjadi banyak warga merasa tidak kebagian dan kekesalannya dilimpahkan ke aparat desa. Padahal data tersebut bukan direkap oleh desa melainkan pusat pemberi BLT tersebut. “Maka pemerintah pusat jika ingin menjalankan program ini diharapkan ada koordinasi yang jelas khusunya dengan para kepala desa,” tukasnya.
Sumber : radarsukabumi
Demikian juga dengan sukamulya yang mana masyarakatnya sudah memperbincangkan BLT, dan setiap warga ke kantor desa selalu ingin didaftarkan untuk bisa menerima BLT.
“Mereka mempertanyakan siapa penerimanya bahkan ada yang mencalonkan sebagai penerima BLT, ” ungkap salah seorang kades di Kecamatan Cicurug.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Kabupaten Sukabumi, Ujang Hasanudin mengakui bahwa isu BLT semakin menguat di tengah warga. Jika benar ada, program ini akan dilaksanakan atas instruksi perintah pusat. Hanya saja harus ada perlindungan hukum bagi para perangkat desa. “Sebab pembagian BLT diserahkan sepenuhnya pada desa,” ungkapnya.
Berkiblat pada kondisi ketika BLT ini pernah berjalan tiga tahun lalu, lanjut Ujang. Yang terjadi banyak warga merasa tidak kebagian dan kekesalannya dilimpahkan ke aparat desa. Padahal data tersebut bukan direkap oleh desa melainkan pusat pemberi BLT tersebut. “Maka pemerintah pusat jika ingin menjalankan program ini diharapkan ada koordinasi yang jelas khusunya dengan para kepala desa,” tukasnya.
Sumber : radarsukabumi
Demikian juga dengan sukamulya yang mana masyarakatnya sudah memperbincangkan BLT, dan setiap warga ke kantor desa selalu ingin didaftarkan untuk bisa menerima BLT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ditunggu partisipasinya