PP 43 Tahun 2014 Bagian Pertama

Jumpa lagi dengan sukamulya blog, pada kesempatan bahagia ini saya ingin menulis seputar PP 43 TAHUN 2014 Tentang DESA.

Maksud saya menulis PP 43 TAHUN 2014 Tentang DESA tersebut ingin membandingkan saja dengan yang sebelumnya.

Kalau begitu kita langsung saja, cekidot

Pada Pasal 47 seputar Masa Jabatan Kepala Desa, dimana disebutkan pada :

ayat 1 : Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan

ayat 2 : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling  lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

ayat 3 : Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia

ayat 4 : Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa

ayat 5 : Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan

Pada Pasal 48 seputar Laporan Kepala Desa, dimana disebutkan :

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib :

a.  menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada 

bupati/walikota;

b.  menyampaikan laporan penyelenggaraan  Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

c.  menyampaikan  laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan 

Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pada Pasal 49 dimana disebutkan :

(1)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  48  huruf a disampaikan kepada bupati/walikota  melalui  camat atau sebutan lain  paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

a.  pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b.  pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c.  pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d.  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3)  Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  digunakan sebagai bahan evaluasi oleh  bupati/walikota  untuk dasar pembinaan dan pengawasan.