Polemik Pemekaran Paska Tidak Terproses Dalam RUU

Perjuangan pemekaran Sukabumi semakin menjadi polemik paska tidak terproses dalam RUU daerah otonom baru (DOB) di tingkat pusat. Warga Kecamatan Cicurug yang menjadi cikal bakal wacana ini muncul, menganggap bahwa pemerintah hanya bisa memberi janji-janji palsu.

“Bayangkan saja, 30 tahun warga menunggu dalam ketidakpastian. Saya sering mengelus dada ketika pemekaran Sukabumi dimentahkan berkali-kali,” ujar Wahendra, salah seorang masyarakat Cicurug kemarin.

Menanggapi kegagalan tersebut, masyarakat memang merasa perlu menarik pertangungjawaban. Apalagi bersinggungan dengan hilangnya uang negara yang digunakan untuk pemekaran yang tak pernah terwujud. “Hal itu cukup melukai para elemen atau organisasi pejuang pemekaran. Demikian pula dengan kami sebagai masyarakat. Sebab pemekaran ini memang dibutuhkan,” ungkap pensiunan PNS itu.

Menurutnya, Sukabumi Utara sudah saatnya menjadi kabupaten baru. Alasannya sudah jelas kini jangkauan pemerintahan untuk daerah seluas ini tidak akan terakomodir. Imbasnya saat ini pembangunan tidak merata. Sebab dengan kemampuan daerah yang tidak bertambah tetapi kebutuhan mesti terbagi ke setiap pelosok pelosok wilayah.

” Saya orang awam saja bisa berpikir jika Sukabumi selatan dan utara dipisahkan maka PAD masing-masing daerah akan dialokasikan ke wilayah teoterialnya. Jadi segala bidang akan maju. Selatan itu kan kaya kandungan buminya, jadi jangan takut ditinggal utara. Demikian pula dengan utara jika mekar akan menjadi daerah mandiri sebab saat ini saja potensi daerah sudah siap,” paparnya.

Sama halnya dengan pengamat pemekaran lainya, Suhendra. Dirinya mengaku mengetahui proses panjang pemekaran sejak kepemerintahan Bupati Anwari. “Pemekaran ini selalu gagal sebab pemerintahnya tidak pernah serius,” cetusnya.

Di tempat terpisah, Asda I Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendi menyebut jika anggaran yang selama ini digunakan untuk mengawal proses Pemekaran Kabupaten Sukabumi, setiap tahun selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini ditegaskan Sopyan untuk menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan pengunaan anggaran pemekaran.”Anggaran pemekaran setiap tahunnya selalu diperiksa tim BPK. Tim presidium juga pasti mengetahuinya,” ujar Sopyan, kemarin.

Di sini Sofyan justru balik bertanya kepada Presidium Pemekaran yang terkesan lempar batu sembunyi tangan soal anggaran yang telah dihibahkan kepada mereka.”Silahkan tanya juga ke mereka, sejauhmana pertanggung jawaban dana untuk proses pemekaran,”imbuhnya.

Sebelumnya saat diwawancara Radar, Sekretaris Umum Presedium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Rusli Siregar mendukung penuh rencana organisasi kemahasiswaan menggugat pemerintah dan mendorong KPK mengusut pengalokasian duit pemekaran yang tak jelas. “Proses pemekaran sampai ke KPK ini menarik juga. Jadi sah-sah saja banyak yang berpandangan dari sisi lain dari kegagalan rencana ini. Dasarnya memang saya akui, banyak uang yang sudah digelontorkan tetapi hasil kerjanya nol. Ini sebenarnya adalah bentuk kekecewaan yang perlu ditanggapi positif,” jelasnya.

Rusli menegaskan semua pihak mesti mengerti lolosnya satu daerah menuju pemekaran memang bukan hal yang mudah dilakukan. Perlu waktu terutama mahalnya anggaran. “Tapi untuk Sukabumi ini lain. Kita ditopang anggaran tapi dorongan dari legislatif dan eksekutifnya kurang menggigit. Bisa dikatakan bupatinya pun setengah hati,” tegasnya.

Menurutnya, memang saat ini Sukabumi tertinggal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB). RUU sendiri menjadi pintu terakhir berhasil tidaknya suatu daerah dimekarkan. Rusli merasa aneh dengan perilaku pemerintah Sukabumi yang seakan kaget ketika mendengar informasi gagalnya KSU dalam pembahasan RUU. Padahal, hal itu sudah berkali-kali terjadi. “Harusnya ketika tidak masuk prolegnas, pemerintah berpikir di mana kekurangannya. Bukan hanya bisa terkaget-kaget saja tapi tidak ada tindaklanjutnya,” kritiknya.

 

Sumber : radarsukabumi