Akibat Pencairan Anggaran APBD Terlambat

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlambat dalam mengantisipasi banjir akibat pencairan anggaran APBD yang juga terlambat.

Sumber Info antaranews

"Kinerja Pemprov belum maksimal, pokok persoalannya ada pada waktu pengerjaan, waktu pengerjaan baru dimulai pada akhir tahun, November atau Oktober, pas musim hujan lagi," kata Nirwono saat dihubungi ANTARA News, Jumat.

Nirwono mengatakan seharusnya pengerjaan dilakukan pada awal tahun saat musim kemarau sehingga hasil pengerjaan bisa optimal.

Nirwono menilai, hal itu diakibatkan karena pencairan anggaran APBD selalu dilakukan di akhir tahun sehingga pengerjaan baru bisa dimulai akhir tahun juga.

"APBD harusnya disahkan oleh DPRD awal tahun sehingga bisa langsung dilaksanakan tidak menjelang akhir tahun," katanya.

Dalam pengerjaannya, seharusnya Pemprov berfokus pada pengerjaan hal-hal yang penting seperti segera memperbaiki saluran drainase.

"Selama setahun fokus ke situ karena seperti yang kita tahu banyak genangan air kemarin lebih banyak ke situ kan, selain itu segera keruk waduk dan situ," katanya.

Nirwono mengatakan idealnya dalam setahun 10 waduk bisa dikeruk dari jumlah keseluruhan 42 waduk dan 14 situ.

"Tahun ini kan baru Waduk Ria Rio dan Pluit aja kan, yang 10 waduk baru dikeduk awal dan itu belum maksimal. Kalau mau serius, tahun depan harus sejak awal dikeruk dan segera ditata di sekitar waduknya," kata Nirwono.

Selain melakukan pengerukan, Pemprov juga harus memikirkan matang-matang mengenai hasil kerukan waduk.

"Kalau hanya dikeruk lalu ditaruh di pinggir, nanti waktu hujan masuk lagi, ini bukan hanya sekedar mengeruk dan memindah isi kerukannya, tapi harus diiringi penataan waduk agar optimal, ini kan belum ada anggarannya, maka harus segera dikeluarkan agar tahun depan bisa segera serentak," katanya.